Lowongan Kerja Kementerian Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada awalnya bernama Departemen Penerangan. Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Johnny G. Plate. Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik.

Lowongan Kerja Kementerian PPN BAPPENAS

Lowongan kerja Kementerian PPN/ BAPPENAS - BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama "Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan", adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Lowongan Kerja Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dahulu bernama Departemen Luar Negeri (Deplu) kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 penamaannya kembali menjadi "Kementerian Luar Negeri" adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Kementerian Luar Negeri dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dalam Kabinet Presidensial merupakan kabinet yang pertama setelah proklamasi negara Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Lowongan Kerja Kementerian BUMN

Lowongan Kerja Pegawai Kementerian BUMN - Kementerian BUMN adalah kementerian negara RI yang mempunyai tugas membina BUMN Republik Indonesia sejak tahun 1973. Awalnya bagian dari unit kerja di lingkungan Departmen Keuangan Republik Indonesia. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.

Lowongan Kerja Kementerian Koperasi

Lowongan Karir Non PNS Kementerian Koperasi dan UKM - Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah / LPDB - KUMKM. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah membentuk LPDB-KUMKM.